Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (FAKTA) soroti perilaku ASN dan Pejabat Pemkab Garut yang kerap kunjungan kerja maupun berwisata ke luar negeri ditengah keprihatinan masyarakat Garut yang miskin ekstream, stunting yang sangat tinggi dan darurat kekeringan serta dampak Elnino(badai) yang berpotensi pada kesediaan pangan, kesehatan dan perilaku sosial masyarakat.
Sebelumnya kunjungan keluar negeri dilakukan Pejabat mulai dari ke Milan, Jepang, Korea, Taiwan, Singapore dan yang terkini ke para kepala Puskesmas dan Pejabat Dinas Kesehatan pergi ke Thailand.
"Alasan pergi keluar negeri tentu harus dijelaskan oleh pejabat tersebut apa kepentingannya, dan sejauh mana manfaat bagi masyarakat. Jika itu merupakan studi comparatif yang dibiayai apbd, maka harus bisa menjelaskan terkait apa studi comparatif tersebut. Dan apakah didalam negeri tak ada lokus (lokasi) bagi studi banding dimaksud.?," ujar Ridwan koordinator Fakta.
Lanjut dikatakan Ridwan, di zaman modern dan teknologi 5.0 dan jaringan perwakilan negara kita disana, tentu studi comparatif bisa dilakukan dengan lebih efisien. Tidak seperti saat ini yang terkesan menghamburkan keuangan negara.
Bilamana keberangkatan para pejabat ini melalui fasilitas personal dengan tujuan wisata, maka kemendagri bisa melakukan audit terhadap proses mekanisme seorang PNS/ASN bepergian keluar negeri. Terlebih, sebelumnya Presiden Joko Widodo sempat sentil pejabat yang hobi ke luar negeri bahkan pamer di instagram ditengah krisis global yang saat ini menghantam negara di dunia," terang koordinator Fakta.
"Di medio Oktober 2022, jelas Presiden menyentil pejabat yang hobi ke luar negeri. Apalagi pejabat itu pamer di instagram ditengah krisis global. Namun, apa daya rupanya ASN di Garut ini tak mengingatkan seruan Presiden. Dan tentu ini sangat kita sayangkan," kata Ridwan.
Sebagai kepanjangan tangan Presiden, tentu kita berharap Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta atasan langsung pejabat dimaksud dapat melakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan ASN dan Pejabat Pemkab Garut yang bepergian keluar negeri.
"Selain evaluasi dari Kementerian, investigasi spesifik juga perlu dilakukan terhadap kepentingan tersebut, karena mereka (ASN dan Pejabat) ini punya akses data masyarakat dan pemerintahan. Jangan sampai ada data dan informasi yang bocor keluar dengan seringnya pejabat jalan keluar negeri," pungkasnya.
Jajang Badrujaman - Reporter News Redaksi7