Deviasi Sempat Jadi Temuan BPK, Mall Pelayanan Publik Garut Direncanakan Soft Lounching di Awal Desember 2023

NEWS REDAKSI 7 - Sempat ditargetkan beroperasi pada Juli 2023 oleh Bupati Garut H. Rudy Gunawan, Mall Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya akan diberi nama Mal Pelayanan Publik Dalem Wiratanudatar sampai saat ini masih dalam pengerjaan konstruksi. 

Sebelumnya, Bupati Garut mengungkapkan ketidak puasanya nya atas pembangunan MPP yang terdapat deviasi sehingga mengganggu target beroperasinya Mall Pelayanan Publik.



Dihubungi di kantornya, Drs.Wahyudijaya,M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut mengatakan jika rencana soft lounching MPP akan dilakukan awal Desember 2023 oleh Bupati Rudy Gunawan.

Wahyudijaya juga mengatakan statemen Bupati terkait adanya deviasi dapat diterima dengan baik dan menjadi cambuk sebagai pemicu pihaknya melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan.

"Hari ini ada perbaikan - perbaikan. Statemen Pak Bupati saat itu kita terima sebagai stressing (penekanan) pemicu perbaikan/evaluasi di tahun anggaran 2023 ini," ujar Wahyudijaya.

Wahyudijaya membenarkan bahwa ada deviasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada pelaksanaan konstruksi dan waktu MPP di tahun sebelumnya. Namun, pihak ketiga bertanggung jawab dan telah menyelesaikan temuan BPK tersebut.

Pada pembangunan awal, anggaran yang dilaksanakan sebesar sekitar Rp.7 Milyar. Pada anggaran tahun 2023 sekitar Rp.5 Milyar lebih. Dan sarana penunjang lainnya sebesar sekitar Rp. 1,8 Milyar.

Untuk pembangunan yang dilaksanakan di tahun ini, Wahyudijaya merasa puas dengan kinerja kontraktor asal Jakarta ini. Pasalnya, menurut ia, kontraktor pelaksana pembangunan lebih efektif. Misalnya target 120 hari kerja menjadi 100 hari kerja.



Kadis DPMPT Kabupaten Garut juga mengatakan, gedung tiga lantai dengan anggaran lebih dari Rp.13 Milyar tersebut kedepan rencananya akan ada 21 tenan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki produk pelayanan publik diantaranya instansi Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi wilayah Tasikmalaya, BUMD dan BUMN.

Selain di fungsikan sebagai Mall Pelayanan Publik, gedung 3 lantai dengan rooftop itu juga dijadikan Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut dilantai 2 nya. 

"Di gedung MPP tersebut ada pelayanan publik di lantai 1, dilantai 2 ada 10 tenan pelayanan publik dan kantor dinas. Untuk lantai 3 ada aula, mushola, comand centre. Sementara untuk rooftop masyarakat dapat melihat pemandangan Garut yang indah," ungkapnya.

"Target kita awal desember 2023 ini soft lounching oleh pak bupati. Untuk grand lounching direncanakan dihadiri Menteri atau Kementerian," tandasnya. 

"Adapun untuk sistem pelayanan publik yang akan diterapkan di MPP tersebut adalah Sistem Informasi Nasional (SIMNAS), OSS dan tentunya sistem yang terintegrasi dengan rekomendasi dan perijinan," pungkasnya.

( Ridwan )

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak