NEWS REDAKSI - Persoalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemkab Garut terus menyeruak ke permukaan. Tentunya hal ini membuat banyak masyarakat yang ingin tahu seperti apa, dan bagaimana pejabat Pemkab Garut dalam melaporkan harta kekayaannya. ( Sabtu, 02/09/2023 )
Dikatakan Ridwan koordinator Forum Anti Korupsi dan Pemerhati Tata Kelola Anggaran (Fakta Petaka) tentunya, Publik juga ingin mengetahui seberapa patuh pejabat pemkab Garut yang telah wajib lapor di LHKP. Masih adakah pejabat pemkab Garut yang belum melaporkan harta kekayaan di LHKPN, berapa prosentase antara pejabat yang telah lapor dan belum melaporkan harta kekayaannya. Termasuk pejabat dari unsur legislatif (anggota DPRD).
Lanjut dikatakan Ridwan, selain itu juga banyak masyarakat yang ingin mengetahui peran dari Inspektorat Pemkab Garut terkait seperti apa dalam memberikan sosialisasi /kampanye pentingnya LHKPN sebagai persepsi Good anf Clean Governance. Dan pernah kah inspektorat sosialisasi tata cara pengisian LHKPN.?
Adanya informasi, jika para pejabat mengisi form isian LHKPN melalui pihak lain juga meneliti keingintahuan publik, apakah form LHKPN yang dilaporkan pejabat pemkab tersebut benar-benar di isi langsung oleh yang bersangkutan atau oleh pihak lain termasuk oleh inspektorat pun mengemuka. Dan ini harus dijelaskan dan diklarifikasi oleh Inspektorat Pemkab Garut, ungkap Ridwan.
"Inspektorat harus transfaran kepada publik terkait LHKPN Pejabat Pemkab Garut perihal pertanyaan-pertanyaan publik tersebut. Apakah Inspektorat gak mau transparan, karena juga termasuk pejabat yang masuk daftar wajib lapor do LHKPN.?," ujar Ridwan dengan nada sinis.
"Jangankan LHKPN, statistik bahkan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan ASN yang ada di SIHARKA saja harus transfaran dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya kalau Inspektorat ini bersih kenapa harus risih dengan transfaransi," tandasnya
Jajang Badrujaman - Reporter News Redaksi 7